perpres barang dan jasa. Bila tidak sempat merangkum sendiri, maka bisa membaca materi rangkuman di website Pengadaan. perpres barang dan jasa

4. Pengadaan Barang : Pokmil melakukan pemenuhan Spesifikasi meliputi salah satunya adalah Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan. MENU UTAMA. 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), diketahui terdapat tugas yang memiliki pengertian yang sama dengan mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, yakni: Dalam Perpres, tugas ini merupakan salah satu dari tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna Anggaran (PA). Jenis Peraturan : Peraturan Presiden: Jenis Singkatan Peraturan : PERPRES : Bidang : Nama Lembaga. Dengan Perpres No 12 Tahun 2021, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan tujuh prinsip dan etika pengadaan. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. :. Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadwal Pemberian Penjelasan Lanjutan Konsolidasi Pengadaan Logistik Segel dalam rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik TA 2023. Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagai berikut: Pengadaan Barang melalui e-Penunjukan Langsung (Dok. Kutai Barat (Desember 2016-Oktober 2021) Pejabat Pembuat Komitmen. Bukan untuk pengadaan barang, jasa lainnya atau konsultansi. dan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah ditetapkan dalam peraturan melalui penjelasan dan contoh-contoh yang disampaikan. Pasal 66 Perpres No. Dengan Tender Cepat ini maka setiap tender barang, jasa dan konstruksi yang dilakukan pemerintah akan dapat memapas prosedur yang sudah ada. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan. Migrasi Server Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 19, Jun 2023. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,. 3 Di sisi lain, kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai pengelola pengadaan dan unit. 2. 18196/jmh. 487, jdih. 2020-11-19 08:12:09. nim. Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta. kami sampaikan terima kasihAngka 13 Pasal 1 Perpres 16/2018 Jo. id : 47 hlm. Pengertian Pengadaan barang jasa menurut perpres no 4 tahun 2015 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dimulai dari perencanaan. Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4. Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). [Artikel] Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani? Balai Diklat Keuangan Malang. Priyadi menjelaskan, saat ini, regulasi yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri, adalah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau. Perpres tersebut mengatur antara lain mengatur mengenai prinsip, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, pengawasan, pengaduan masyarakat, sanksi dan pelayanan hukum pengadaan barang/jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh. Jenis – Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres 12/2021 pengadaan: barang; pekerjaan konstruksi; jasa konsultansi;dan jasa lainnya Dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan menggunakan metode pengajaran yang sistimatis, didukung narasumber profesional serta berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, diharapkan peserta dapat memahami isi serta pelaksanaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 berikut perubahannya (perpres 12/2021), rata-rata. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012. 20. bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBNiAPBD dalam Pengadaan Barang lJasa Pemerintah untuk. 25. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta. pdf Unduh File Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun. Peraturan ini menjadi dasar hukum (yang mencabut semua peraturan sebelumnya) bagi para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 2. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10. Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 27 Oktober 2021. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ditetapkan Tanggal. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25. 20. Apa saja tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perpres 16/2018 Jo. id : 6 hlm. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b. Sosialisasi Kebijakan Jabatan Fungsional dan Sertifikasi 5 Mei 2017 . - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1036), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Size: 16. Pengguna barang dan. Agar mudah untuk memetakan masalah terkait. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan. Pada Batang Tubuh, dilakukan perubahan Pasal 1 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Untuk menyesuaikan postur APBN. kualitas barang/jasa;Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 12 Tahun 2021) perlu disusun Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baru saja diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. jadwal Penentuan Jadwal Pengadaan barang/jasa dilaksanakan. Migrasi Server Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 19, Jun 2023. 000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200. BLU Pengelola Aset, Bandara, serta Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum ini tetap melakukan Pengumuman rencana umum pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum . Kualifikasi) Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-Penunjukan. Kamis, 7 Agustus 2014 03:37 WIB. . Keputusan Kepala LKPP Nomor 308 Tahun 2023. Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 4 Tahun 2015. 16/2018 Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam aturan Perpres 12/21, keberpihakan pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, serta penggunaan produk dalam negeri dilakukan. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah untuk melakukan penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan. kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya,. 16 Tahun 2018 tentang PBJP di atas adalah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. 70 Thn 2012, Ketiga oleh Perpres No. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun. 18b. Barang/Jasa atau personel lainnya, tim teknis, atau agen pengadaan, PPK mengusulkan kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau personel lainnya, tim teknis atau. Rabu, 18 Desember 2013 02:17 WIB16 likes, 0 comments - kantahkabmempawah on June 4, 2021: "Dalam konteks reformasi birokrasi, pengadaan barang dan jasa menjadi unsur yang tidak bisa diabai. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Indonesia, Pemerintah Pusat. Barang/jasa yang. Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Pengadaan - Barang/Jasa - Pemerintah - PERUBAHAN. Menimbang:. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan. (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat disimpulkan batas nilai pengadaan langsung yang. 1, dalam hal tidakpenyedia barang/jasa bab vill struktur perpres no 54/2010 penggunaan barang/jasa produksi pe-ran serta usaha kecil dalam negeri bab xl keiki-itsertaan perusahaan asing dalam pengadaan barang/jasa 19 bab 139 pasal penjelasan bab x pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah war ne-geri bab xll konsep ramah lingkungan. Dengan Perpres 12/21, harapannya pelaksanaan tender kedepannya dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan tujuh prinsip dan etika pengadaan. Definisi. pdf. Jika di dalam satu paket pengadaan barang/jasa terdapat sebagian atau beberapa barang/jasa telah tercantum di dalam e-Catalogue,maka dilaksanakan e-Purchasing terhadap sebagian atau beberapa barang/jasa tersebut 2. 70, LN. 13. Dalam Video Knowledge Capture kali ini, Widyaiswara BDK Malang Fatimah, menjelaskan terkait alur penjelasan mengenai perubahan-perubahan yang ada di Perpres 16 tahun 2018, terutama Addendum Kontrak dan kapan waktu yang tepat melakukan addendum kontrak serta mekanisme pelaksanaan addendum kontrak. 000 (satu triliun rupiah); atau b. 283 kali. Dokumen tersebut perlu jelas disusun dan selanjutnya ditetapkan menjadi produk perencanaan pengadaan, sebagai masukan dalam menyusun Perencanaan Pengadaan menjadi masukan dalam. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan. pengakhiran perjanjian; dan. 17 Tahun 2023, diharapkan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai upaya peningkatan kemandirian dan pertumbuhan serta pemerataan perekonomian nasional dapat segera terwujud. Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Presiden: Nomor: 70: Tahun: 2012: Tanggal Diundangkan. Perpres: 16: 2018: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 1. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 1 6 Tahun 2018 tentang pengadaan barang. diubah dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2021: Unduh. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. a. Untuk pekerjaan barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi ( turnkey) dan kontrak. Memahami Perpres No. metronews. Jadwal Pemberian Penjelasan Lanjutan Konsolidasi Pengadaan Logistik Segel dalam rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik TA 2023. barang/jasa dan adanya persekongkolan antara Pejabat Pengadaan dengan Penyedia barang/jasa untuk bermain curang. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan Menkumham Yasonna H. Nah, yuks kita. 22. Tempat Penetapan. Ketentuan Perusahaan Asing Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah harus dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 27. Massaputro Delly TP Follow. 155, TLN No. web. Hasil Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. KEMHAN RI; MABES TNI; TNI AD; TNI AL; TNI AU;. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 12 tahun 2021 memperlihatkan keberpihakan kepada Usaha Mikro , Usaha Kecil dan Koperasi. Adapun pokok-pokok perubahan norma pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 adalah sebagai berikut. Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan nama Tender Cepat. Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, selanjutnya disebut (Perpres No. Definisi Swakelola. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perubahan dari Perpres No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di video ini berisi Pembahasan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan aturan terbaru PERPRES No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan. Pasal 1 Ayat 1 Perpres 16/2018: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan” UU 17/2003. Regulasi yang sejatinya diterapkan sejak Juli lalu tersebut, diharapkan mulai dilaksanakan pada 2019 mendatang, sebab memberi banyak afirmasi bagi orang asli Papua (OAP). 2r. Selain itu, dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 ini, pemerintah juga mengambil beberapa terobosan agar pengadaan barang dan jasa bisa lebih cepat misalnya ULP akan bertransformasi menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. barang dan jasa secara elektronik tersebut telah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres No. 19, Jun 2023. Perpres 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 157 Tahun 2014 (LN 314 Tahun 2014), Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 (LN 63 Tahun 2021), PerLKPP 1 Tahun 2021 (BN 77 Tahun 2021). . Bahasa Indonesia: Lokasi : Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional: Bidang Hukum : Hukum. Perpres 12/2021); Kelompok Kerja Pemilihan untuk Paket- paket Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100. Presiden RI No. oleh: erindra putra aditya . bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dan istilah di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga. Pengadaan Barang/Jasa yang. Humas Vendor Indonesia. 14. 12 Tahun 2021. Di masa lalu (saat berlakunya Perpres 54 Tahun 2010) pembayaran swakelola dibagi ke dalam 3 tahap yaitu Uang muka sebesar. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah. Jasa Konsultansi; dan d. (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Tematik. Peraturan LKPP No. Surat perjanjian merupakan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut: Pengadaan jasa konsultansi paling sedikit di atas Rp100. Bila tidak sempat merangkum sendiri, maka bisa membaca materi rangkuman di website Pengadaan. barang/jasa, dengan ketentuan penyedia barang/jasa dari luar provinsi - 65 -Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan e. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Sekurang-kurangnya Lulus D3 atau. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Harga Perkiraan Sendiri. Pasal 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah digunakan selama 8 tahun pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan K/L/D/I. 2r. Subjek. Ditetapkan Tanggal. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; Pasal 30 Perpres 12/2021 merubah ketentuan terkait Jaminan menjadi sebagai berikut : Pasal 30 ayat (2) dirubah menjadi : (2)Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi. Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal. Modul ini disusun oleh Arif Rachman, ST. Masih banyak terdapat. Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Merangkum Perpres 12/2021 terkait pengadaan barang jasa mulai dari perencanaan hingga penyelesaian kontrak. 2020/NO. T. atas Rp1. Diunduh Sebanyak. Daftar Pengetahuan. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. PERAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .